Sejarah KUA

    Sejarah terbentuknya Kantor Urusan Agama  tidak terlepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Menurut beberapa literatur, Kantor Urusan Agama sudah ada jauh sebelum dideklarasikan Kemerdekaan Indonesia.  Pada Masa Kesultanan Mataram telah diangkat petugas khusus yang menangani bidang kepenghuluan . Selanjutnya, pada zaman Hindia Belanda  penghulu yang dinamakan moskee personeel (pegawai mesjid) mempunyai tugas  memimpin agama dan mempunyai wewenang mengurus seluruh urusan agama Islam, antara lain pendidikan agama Islam, kehakiman, nikah, talak, rujuk, mengurus kemesjidan, zakat Ibadah puasa dan lain sebagainya. Dalam mengurus NTR penghulu berpedoman kepada Huwelijk Ordonatie, yaitu :

1.      Stbl 1929 Nomor 348 jo Stb 1931 Nomor  467

2.      Stbl 1933 Nomor 98

3.      Stbl 1932 Nomor 482

Menurut Peraturan tersebut tersebut penghulu merupakan pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Pegawai Pancatat Nikah pada waktu itu tidak diberi gaji tetap, tetapi penghasilan diperoleh dari ongkos orang yang berkepentingan untuk nikah, talak atau rujuk. Pada masa Pendudukan Jepang , Pemerintah Jepang mendirikan juga Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. 

Setelah merdeka Pemerintah Indonesia mendirikan Departemen Agama RI melalui Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H.  Menteri Agama pertama adalah H.M.Rasyidi,BA  yang kemudian mengeluarkan maklumat Menteri Agama RI Nomor 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan ke dalam Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188, 5/K.I  Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Departemen.

       Pada tanggal 21 November 1946 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk  Dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946, Kantor Urusan Agama  Kecamatan diberi nama Kantor Jawatan Agama Kecamatan, sedangkan untuk Kantor Kementerian Agama Wilayah dan Kabupaten diberi nama Kantor Jawatan Agama Daerah.

Pada Tahun 1952 Jawatan Agama berangsur-angsur disempurnakan dan pelaksanannya baru bisa disesuaikan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut : 

a. Jawatan Urusan Agama, terdiri atas : Kantor Urusan Agama Provinsi; Kantor Urusan 

     Agma Daerah; Kantor Urusan Agama Kabupaten; Kantor Urusan Agama Kecamatan; 
b. Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas: Kantor Pendidikan Agama Provinsi; Inspeksi 
    Wilayah; Kantor Pendidikan Agama Kabupaten; 
c. Jawatan penerangan Agama terdiri atas: Kantor Penerangan Agama Provinsi; Pegawai        Penerangan Agama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1963, Jawatan berubah menjadi Direktorat : Jawatan Urusan Agama menjadi Direktorat Urusan Agama, Jawatan Pendidikan Agama menjadi Direktorat Pendidikan Agama, Jawatan Penerangan Agama menjadi Direktorat Penerangan Agama, dan Jawatan Peradilan Agama menjadi Direktorat Peradilan Agama. 

Perkembangan Organisasi Departemen Agama pada tahun 1965 sampai dengan 1974 Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 1967, tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama di Daerah terdiri dari : 

1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi, terdiri dari: Jawatan Urusan Agama, Jawatan 
    Pendidikan  Agama, Jawatan Penerangan Agama, Jawatan Peradilan Agama dan  
    Pengadilan Agama, Jawatan Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur,  Jawatan
    Urusan Haji, Jawatan Agama Kristen, Jawatan Agama Katholik, Jawatan Agama Hindu 
    dan Budha. 
2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten/Kota, terdiri dari: Dinas Urusan Agama,
    Dinas Pendidikan Agama, Dinas Penerangan Agama, Pengadilan Agama, Dinas Urusan
    Haji, Dinas Urusan Agama Kristen, Dinas Urusan Agama Katholik, Dinas Urusan Agama
    Hindu dan Budha. 
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan, meliputi: Urusan Ketatausahaan; Keuangan dan
    Kepegawaian; Urusan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Bimbingan   
    Kesejahteraan Keluarga; Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji;
    Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama.
     Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1971 tentang pembentukan Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi serta Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Inspektorat Perwakilan, susunannya terdiri dari : 

1. Perwakilan Departemen Agama Provinsi 

2. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten 

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan 

4. Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan.

Pada tanggal 2 Januari 1974 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974, dan mulai saat itu Kantor Jawatan Agama Kecamatan diganti dengan Kantor Urusan Agama  Kecamatan, yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Kementerian Agama meliputi Nikah dan Rujuk, Keluarga Sakinah, Zawaibsos, Haji, Pembinaan Penyuluh Agama, Produk Halal, Kemitraan Antar Umat Beragama, Penentuan Arah Kiblat.

Pada Tahun 1975 terbitlah Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama terdiri atas : 

- Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 

- Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

- Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Pada tahun 2016   diterbitkan  PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan  sebagai institusi  Pemerintah  dapat diakui keberadaanya,  karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Terbentuknya Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu merupakan mata rantai dari terbentuknya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Berdirinya  Kementerian Agama Wilayah Provinsi Maluku saat masa transisi peralihan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republuk Indonesia (NKRI) tahun 1951. Berawal pada tahun 1950, melalui kebijakan pemerintah pusat yang menggagas pendirian Kantor Perwakilan Kementerian Agama (Perkema) Tingkat I di delapan provinsi yang terbentuk setelah Kemerdekaan Republik Indonesia.

Keinginan membentuk lembaga keagamaan untuk melayaani kepentingan umat beragama oleh pemerintah di bawah pimpinan presiden Soekarno saat itu dicetus melalui pembentukan tim delapan yang disebut - sebut sebagai pelopor pendiri Perkema di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku.

Tim delapan yang beranggotakan 8 pejabat pemerintah pusat itu masing – masing KH.Masykur, Prof.H.Abubakar Atje, I Siswoyo, Abednego, H Sumarjan, M Arif Lubis, Arifin Temyang, dan Mahmud Yanis, mereka mendapatkan mandat guna mendirikan kantor sementara perkem di Maluku. Rombongan yang diketuai Kh Masykur ini berkunjung ke Ambon ibu kota Provinsi Maluku dengan membawa misi utama membentuk kantor sementara perkema pada penghujung tahun 1950. 

Setelah melakukan koordinasi dengan secara intensif dengan pemerintah Tingkat I Provinsi Maluku, serta mengadakan  rapat dengan Gubernur Maluku Mr. J. Latuharhary, maka pada awal Januari tahun 1951 ditetapkan kantor sementara Perkema tingkat I Provinsi Maluku resmi berdiri melayani masyarakat Maluku. Setahun setelah kantor sementara Perkema melayani masyarakat Maluku, tepatnya bulan Februari 1952 Sekjen Kemenag RI, Raden Muhammad Kafrawi meresmikan Kantor Perkema Maluku. 

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemetrintah RI No. 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 24 tahun 1953 perkema Tingkai I provinsi Maluku mulai diperluas sampai ke tingkat kota kabupaten. Tiga Wilayah otonom yang mendirikan Kantor Urusan Agama pada tahun 1953 adalah Kantor urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, Kantor urusan Agama Kabupaten Maluku Utara dan Kantor urusan Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara Kantor urusan Agama Kotamdya Ambon didirikan pada tahun 1954.

Pada saat Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah didirikan, Kecamatan Leihitu belum dibentuk  dan masih dalam wilayah Kecamatan Pulau Ambon. Semua kebutuhan masyarakat Leihitu  terkait tugas dan fungsi Kantor Urusun Agama Kecamatan dilayani Kantor Urusun Agama Kecamatan Pulau Ambon yang bertempat di Desa Batu Merah.

Berdasarlan Literatur, wawancara nara sumber dan arsip data-data yang ada pada KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leihitu,  menunjukan bahwa KUA Kecamatan Leihitu didirikan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 1982. Dua tahun setelah Kecamatan Leihitu resmi dibentuk, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 13 tahun 1979 yang direalisasikan pada tahun 1980.

Pada awal berdirinya berkantor di rumah penduduk yaitu Rumah Tua Marga Lating Batu sampai tahun 1983 dan A.R. Kapitan sebagai Kepala KUA Kecamatan Leihitu yang pertama. Selanjutnya pada pertengahan tahun 1983 dibangun Gedung KUA Kecamatan Leihitu di lokasi baru yang  ditempai sampai sekarang. Lokasi tersebut merupakan lahan hibah dari   Keluarga Bapak Abdurrahim Kapitan. 

Dengan telah dibangunnya gedung KUA Kecamatan Leihitu  dan telah menempati gedung sendiri, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami 

peningkatan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk wilayah Kecamatan Leihitu yang penduduknya mayoritas beragama Islam, dari tahun ke tahun frekuensi  pernikahan juga mengalami peningkatan. 

Pada  tahun 2007 Kecamatan Leihitu mengalami pemekaran menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Leihitu sebagai induk dan Kecamatan Leihitu Barat sebagai pemekarannya dan berimbas pada luasnya wilayah kerja KUA Kecamatan Leihitu. Setelah pemekaran wilayah kerja KUA Kecamatn Leihitu tersisa 11 Desa Muslim. Desa Larike dan Desa Wakasihu yang sebelumnya masuk wilayah Kecamatan leihitu setelah pemekaran menjadi wilayah Kecamatan Leihitu Barat. Namun, Kua Kecamatan Leihitu masih melayani kedua desa tersebut sampai diterbitkannya PMA Nomor 34 Tahun 2016 

Seiring berjalannya waktu, Gedung KUA Kecamatan Leihitu mengalami beberapa kali renovasi baik ringan maupun berat. Renovasi terakhir dikerjakan pada tahun 2011 di masa kepimpinan Bapak Drs. Bakri Talaohu. Selanjutnya, Dalam rangka kenyamanan dan keamanan lingkungan Kantor KUA Kecamatan Leihitu, pada akhir tahun 2017 Kepala KUA Leihitu bapak Hamid Bapakhala berinisiatif membangun pagar belakang  dan samping kiri kantor sepanjang 14 meter, melanjutkan pagar yang sebelumnya sudah ada sepanjang 18 meter. Pembuatan pagar tersebut rampung pada Bulan Maret 2018, dengan memanfaatkan dana Transport dan jasa profesi penghulu yang diterima Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu.